Merupakan lembaga independen milik
publik yang berupaya mendorong serta membangun olaborasi
Menuju masyarakat
yang mandiri, produktif dan berkakter.
PENDIDIKAN
Satu hal yang
diyakini dapat memutus rantai kemiskinan. Pendidikan adalah hak semua insan,
yang tak seharusnya dibatasi strata sosial. Meski begitu, realita berkata,
pendidikan berkualitas hanya milik segelintir manusia yang bergelimang harta.
Jika dianggap tak memiliki prestasi memadai, yang lemah sudahlah tetap di
pinggiran saja. Menjadi penonton setia, sembari berurai air mata, melihat
pertunjukan kemewahan di tengah lumpur penderitaan yang seperti tiada habisnya.
Ayo bergerak, bersinergi.
Beasiswa Pegiat
Dak'wah
Program Beastudi Pegiat Dakwah (BPD) merupakan program bantuan biaya
pendidikan dan pembinaan terpadu bagi para pegiat dakwah berprestasi dari
kalangan lemah, di lingkungan kampus dan kawasan pemukiman masyarakat umum.
Sasarannya adalah para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan
swasta.
Program BPD meliputi :
a. Bantuan Biaya
Kuliah, berupa bantuan biaya masuk, biaya perkuliahan, penelitian, dan tugas
akhir.
b. Pembinaan
keagamaan, kepemimpinan dan organisasi, kemandirian, serta pembinaan sosial
kemasyarakatan.
TENTANG LUMBUNG DESA
Lumbung desa merupakan program ketahanan pangan dalam bentuk gerakan
pembentukan usaha produktif yang berbasis kepada potensi lokal pedesaan,
seperti: sawah, kebun, ternak maupun home industry. Upaya ini diwujudkan
melalui proses peningkatan produksi. Inti Lumbung Desa adalah mengembalikan
desa kepada khitahnya: Desa sebagai sumber pangan Indonesia.Mengangkat harkat
dan martabat desa, khususnya para petani. Dampak luasnya, menciptakan
kedaulatan pangan di negeri tercinta.
Lumbung desa sebagai sebuah konsep menawarkan cara pandang baru posisi
desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan dinamikasi sosial yang
positif-progressif. Lumbung desa dengan konsep welfare society mendorong
kesejahteraan masyarakat desa terus meningkat, kemiskinan terkurangi, menguatnya
aset desa, meningkatnya produktifitas lahan dan semakin menguatkanya kapasitas
masyarakat desa dalam berbagai hal.
Di antara Sub Program Lumbung Desa yang tengah berjalan:
a. Pemberdayaan petani
dan peternak
b. Pengembangan
lumbung bibit
c. Penguatan usaha
komunitas untuk penanganan hasil panen dan pemasarannya
d. Tebar 100 ribu
Pohon Produktif
e. Gerakan Selamatkan
Sawah Produktif
LATAR BELAKANG
LUMBUNG DESA
Indonesia kini berada dalam kondisi “gawat darurat”. Cirinya terlihat
dari impor pangan yang mencapai angka 80%. Beras, yang menjadi makanan pokok
masyarakat, masih harus diimpor. Bahkan tempe, makanan tradisional khas
negeri ini yang sangat dikenal, masih terus-menerus terhantam oleh krisi
kedelei. Dimanakah negeri agraris yang mampu menghasilkan sendiri produk
pertaniannya?
Kita harus berbesar hati untuk mengakui bahwa bangsa ini sesungguhnya
telah krisis pangan. Hanya untuk sementara, krisisnya terselamatkan dengan
adanya kebijakan impor. Namun kita harus waspada. Kelak, ketika terjadi krisis
di negeri pengekspor, negeri kita yang tergantung pada produk negara lain akan
terhantam badai krisis.
Bila kita menilik lebih jauh, cara pandang pembangunan di Indonesia
sudah lama keliru. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, artinya jelas identik
dengan pusat kebijakan. Soalnya pusat kebijakan ini seringkali diartikan,
diyakini, hingga dipaksakan juga jadi pusat pembangunan. Cara dan sikap
pandang ini, akibatnya menular kepada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten,
dan kota madya yang mereplika jadi pusat kebijakan sekaligus pusat
pembangunan. Akibatnya konsentrasi pembangunan kini sungguh-sungguh
terpusat di kota-kota. Terjadi kepincangan pembangunan, ketidakadilan pusat dan
daerah – kota dan desa. Akibatnya terjadi perapuhan sistemik yang merongrong
kekuatan negara dan stabilitas sebagai sebuah bangsa.
Perbandingan kota dan desa:
· Jumlah ibu kota
provinsi, kota madya, & kabupaten, sekitar 500 kota.
· Jumlah desa sekitar
7.000 – 8.000 desa.
Dengan membangun desa, jelas kemakmuran desa akan mengalir dan mendorong
kota-kota tumbuh lebih sehat.
Karena pembangunan terkonsentrasi di kota, desa pun terabaikan yang
artinya tak ada kemajuan di desa. Maka desa pun ditinggalkan warga terbaik.
Akibatnya, 71.000 dari 78.000 desa jadi desa tertinggal Pengolahan sawah dan
kebun sayur mayur yang tak banyak menjanjikan, akhirnya beralih kepemilikan.
Hingga akhirnya kini, 88% petani memiliki lahan
rata-rata hanya 0,5 ha. Lahan yang untuk kebutuhan sendiri pun tak cukup.
Hingga 80% penghasilan petani untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata memang
bukan dari pertanian. Dengan demikian, masih layakkah petani dianggap petani?
Dan ironisnya, kondisi sulit ini pun mendorong para petani sekarang untuk tidak
menganjurkan anak-anaknya jadi petani.
